Pasal 26

1. Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
2. Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
3. Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
4. Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   

   a.	cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
   b.	merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
   c.	biru untuk pejabat administrator;
   d.	hijau untuk pejabat pengawas;
   e.	orange untuk pejabat pelaksana; dan
   f.	abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 27
Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

1. tutup kepala;
2. jaket;
3. ikat pingggang; dan
4. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 28

1. Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari atas: 
   a. peci nasional;
   b. mutz; dan
   c. topi pet.
2. Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

1. Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat digunakan oleh:
   a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan 
   b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
2. Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.

BAB V PENDANAAN

Pasal 30

1. Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
3. Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.