Peraturan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang PPPK Paruh Waktu
- 14.891
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 14 Januari 2025
| PERTAMA | : | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pariah Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. | |
| KEDUA | : | Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka: | |
| a. | penyelesaian penataan pegawai non-ASN; | ||
| b. | pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah; | ||
| c. | memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN; dan | ||
| d. | peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. | ||
| KETIGA | : | Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut: | |
| a. | Guru dan Tenaga Kependidikan; | ||
| b. | Tenaga Kesehatan; | ||
| c. | Tenaga Teknis; | ||
| d. | Pengelola Umum Operasional; | ||
| e. | Operator Layanan Operasional; | ||
| f. | Pengelola Layanan Operasional; atau | ||
| g. | Penata Layanan Operasional. | ||
| KEEMPAT | : | Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. | |
| KELIMA | : | Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut: | |
| a. | telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau | ||
| b. | telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. | ||
| KEENAM | : | Status kepegawaian PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN. | |
| KETUJUH | : | Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: | |
| a. | Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA; | ||
| b. | Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK; | ||
| c. | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah; | ||
| d. | Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan; | ||
| e. | PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; | ||
| f. | Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN; | ||
| g. | Penerbitan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh PPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu penyampaian; dan | ||
| h. | PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. | ||
| KEDELAPAN | : | Dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu tetapi di kemudian hari: | |
| a. | mengundurkan diri; | ||
| b. | dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN; atau | ||
| c. | meninggal dunia; | ||
| PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. | |||
| KESEMBILAN | : | PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf h kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu. | |
| KESEPULUH | : | Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Instansi Pusat. | |
| KESEBELAS | : | PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf h melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. | |
| KEDUA BELAS | : | Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS paling sedikit memuat: | |
| a. | nama jabatan; | ||
| b. | ekspektasi kinerja; | ||
| c. | unit kerja penempatan; | ||
| d. | skema kerja; | ||
| e. | masa perjanjian kerja; | ||
| f. | hak dan kewajiban; dan | ||
| g. | sanksi. | ||
| KETIGA BELAS | : | Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK. | |
| KEEMPAT BELAS | : | PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. | |
| KELIMA BELAS | : | Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf h dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dengan Instansi Pemerintah. | |
Artikel terkait lainnya :
Artikel terkait lainnya :
Video Pilihan Mastiokdr
Terbaru
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Klik video untuk memutar langsung di halaman ini.
Tonton di YouTube
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini