www.mastiokdr.com | Surat Edaran Menpan-RB Tentang Penjelasan Penyelesaian Pegawai Honorer/Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Surat Edaran Menpan-RB Tentang Penjelasan Penyelesaian Pegawai Honorer/Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran  Nomor : B/5645/SM.01.00/2025 pada tanggal 25 November 2025 Tentang Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun isi dari edaran tersebut adalah sebagai berikut : 

Yth.
1. Para Sekretaris Daerah Provinsi ;
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten; 
3. Para Sekretaris Daerah Kota.

di
Tempat

Sehubungan dengan adanya beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Menteri PANRB melalui berbagai kanal tentang penyelesaian pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah daerah, khususnya para pegawai non-ASN yang belum dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah melakukan penetapan formasi CASN tahun 2024 sebanyak 1.266.081, yang terdiri atas 248.970 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.017.111 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Dalam  menuntaskan  proses  pengadaan,  Presiden  melalui  Menteri  Sekretaris  Negara memberikan arahan percepatan penyelesaian pengadaan tersebut sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 dan proses pengadaan CASN tahun 2024 merupakan kebijakan afirmasi terakhir bagi pegawai non-ASN;
3. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan CASN tersebut. Diseminasi kebijakan telah dilakukan menggunakan berbagai kanal baik melalui sosialisasi, podcast, webinar, rapat koordinasi, audiensi, portal komunikasi Whatsapp group, dan coaching clinic bagi seluruh pengelola kepegawaian agar kebijakan  pengadaan  CASN,  termasuk  di  dalamnya  penataan  pegawai  non-ASN,  dapat dipedomani oleh instansi pemerintah sehingga proses pengadaan CASN berjalan dengan optimal;
4. Khususnya  terkait  pengadaan  PPPK  sebagai  bagian  dalam  penataan  pegawai  non-ASN, Pemerintah telah melaksanakan seleksi sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu:
   1. Tahap 1 dibuka pendaftaran mulai tanggal 1 s.d. 20 Oktober 2024;
   2. Tahap 2 dibuka pendaftaran mulai tanggal 17 November s.d. 31 Desember 2024;
   dimana dalam seleksi tahap 2 Pemerintah telah menerapkan relaksasi persyaratan dan perpanjangan masa pendaftaran untuk mendorong percepatan penyelesaian penataan pegawai non-ASN;
5. Seluruh  proses  seleksi  dilaksanakan  secara  transparan,  objektif,  dan  bebas  dari  praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui sistem digital SSCASN dan Computer Assisted Test (CAT) yang diawasi langsung oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Panitia Seleksi Instansi di masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah;
6. Namun, Pemerintah lebih lanjut masih berupaya menuntaskan penataan pegawai non-ASN yang  masih  tidak  mendapatkan  formasi  melalui kebijakan  PPPK  Paruh  Waktu  yang dituangkan  dalam  Keputusan  Menteri  PANRB  Nomor  16  Tahun  2025  tentang  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Proses penyelesaian PPPK Paruh Waktu berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu mulai tanggal 7 Januari sampai dengan 20 Agustus 2025 dan telah diperpanjang hingga 25 Agustus 2025.