www.mastiokdr.com | 6 Syarat Sekolah Bisa Menerima Bantuan BOSP Tahun 2025

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan 6 Syarat Sekolah Bisa Menerima Bantuan BOSP Tahun 2025.

Berdasarkan Surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 5976/C1/PR.04.01/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Persiapan Penetapan dan Alokasi Penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 dijelaskan mengenai syarat sekolah bisa ditetapkan atau menerima bantuan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut : 

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1515/C/DS.00.03/2024 tentang Pemutakhiran dan Peningkatan Kualitas Data Pokok Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 tanggal 16 Juli 2024, serta dalam rangka persiapan penetapan dan alokasi penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan satuan pendidikan penerima Dana BOSP TA 2025 dilakukan pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   

   a.	memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
   b.	telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil paling lambat tanggal 31 Agustus 2024;
   c.	memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
   d.	memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
   e.	bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
   f.	khusus penerima BOS Reguler, tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

2. Penetapan alokasi Dana BOSP TA 2025 dihitung berdasarkan besaran satuan biaya pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN pada cut off Dapodik 31 Agustus 2024.