www.mastiokdr.com | Surat Edaran Bersama Tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan 2026, Cuti Bersama dan Libur Sekolah Resmi Ditetapkan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Surat Edaran Bersama Tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan 2026, Cuti Bersama dan Libur Sekolah Resmi Ditetapkan.

Pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 2026 yang juga mengatur jadwal cuti bersama dan libur sekolah. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengatur kegiatan belajar mengajar selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Orang tua, siswa, serta tenaga pendidik perlu memahami ketentuan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait jadwal pembelajaran dan libur resmi.

Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Telah Mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 Dan Nomor 400.1/857/SJTentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Surat Edaran Tersebut Dikeluarkan Pada Tanggal 13 Februari 2026. Adapun Isi Dari Edaran Tersebut Adalah Sebagai Berikut : 

Yth.

1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
   di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan untuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, terampil, dan memiliki jiwa sosial, dan cinta tanah air dan bangsa, serta guna mendukung kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan dan setelah Hari Raya Idulfitri dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri;
6.  Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025.

2. Berdasarkan angka 1 (satu) di atas, diberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hal-hal sebagai berikut.