www.mastiokdr.com - Surat Edaran atau Siaran Pers BKN Tentang BKN Minta PPK Instansi Validasi Ulang Data 152.803 Non-ASN tidak Sesuai Ketentuan Pendataan Non ASN - Per 09 Oktober 2022

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Surat Edaran atau siaran Pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 021/RILIS/BKN/X/2022 Tahun 2022 tentang BKN Minta PPK Instansi Validasi Ulang Data 152.803 Non-ASN tidak Sesuai Ketentuan Pendataan  yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2022. Adapun isi dari surat tersebut antara lain sebagai berikut : 

Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN, BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN (data BKN tanggal 07 Oktober 2022) sejumlah jabatan, seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan Pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Untuk itu BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Kententuan Pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada siaran pers BKN 020/RILIS/BKN/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah.

Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi.

Berikut ini admin lampiran surat edarannya : 

Untuk informasi dan file selengkapnya terkait dengan Surat Edaran atau siaran Pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 021/RILIS/BKN/X/2022 Tahun 2022 tentang BKN Minta PPK Instansi Validasi Ulang Data 152.803 Non-ASN tidak Sesuai Ketentuan Pendataan  yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2022 dapat kalian unduh disini : Klik Disini

Untuk informasi dan file selengkapnya terkait dengan Surat Edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 Tahun 2022 tentang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2022 dapat kalian unduh disini : Klik Disini

Surat Edaran Kemenpan-RB Tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN / Tenaga Honorer Tahun 2022 dapat diunduh disini : Klik Disini

Untuk Lampiran linieritas Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 dapat kalian unduh disini : Klik Disini

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,